PSDA (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah memiliki tugas pokok pembangunan irigasi dan rawa, sungai, pantai dan waduk serta bina manfaat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa, pengendalian banjir sungai pantai dan waduk serta pembinaan teknis dan operasional pemeliharaan irigasi;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi serta rencana jangka menengah pelaksanaan sumber daya air;
3. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan;
4. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. pelaksanaan penyusunan fasilitasi penyediaan, peningkatan, pengembangan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. pelaksanaan pengawasan teknis Bidang pengelolaan sumber daya air;
7. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan Pimpinan;
8. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air dengan pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota;
9. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasi pemeliharaan;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas;

1. Seksi Irigasi dan Rawa;
2. Seksi Sungai, Pantai dan Waduk; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air pada area wilayah provinsi Sulawesi Barat. Terkhusus untuk penanganan irigasi, kewenangan Bidang PSDA tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Data Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi s/d TA. 2024

Data Teknis Irigasi Tambak Kewenangan Provinsi s/d TA. 2024

Luas daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi barat keseluruhan 19.114 Ha yang dilayani oleh jaringan irigasi Dari tahun 2018 sampai tahun 2024 yakni 3.950,14 Ha. Dimana pada tahun 2025  luas irigasi yang ditingkatkan 210 Ha, dan direhabilitasi hanya 10 Ha karena keterbatasan anggaran jadi total irigasi yang di tingkatkan dan direhabilitasi menjadi 220 Ha, sehingga pada tahun 2025 Luas Areal D.I Kewenangan provinsi yang fungsional dalam kondisi baik sekitar 4.061,20 Ha Dengan demikian rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Provinsi Sulawesi Barat yakni 21,25%.

Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 86,15% dan Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik 89,69% pada tahun 2025 adapun panjang jaringan irigasi tersier belum pernah dilaksanakan sampai tahun 2023 hingga belum diketahui persentasenya karena bukan kewenangan provinsi.hal ini dapat terlihat pada table di bawah ini:

Capaian Kinerja Tahun 2025