SEJARAH

Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia yang terdiri dari 6 (Enam) kabupaten, dengan ibukota Mamuju.

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan wujud kristalisasi keinginan masyarakat di wilayah Mandar sejak lama. Sebagai sebuah daerah yang baru, dengan ketertinggalan pembangunan dari daerah lainya, membuat provinsi yang baru ini berada dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sumber daya, sarana, prasarana maupun infrastruktur. 

Untuk itu, agar dapat segera keluar dari predikat daerah tertinggal sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka Provinsip Sulawesi Barat memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, utamanya pada sektor prasarana dan infrastrukturwilayah. Pengutamaan pelaksanaan pembangunan pada beberapa sektor prioritas tersebut tentu saja perlu dibarengi dan diimbangi dengan pembangunan pada sektor lainnya. 

Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memegang peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan kondisi perubahan yang terjadi dalam organisasi yang harus dikelolah dengan baik dan optimal, olehnya itu diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dan perubahan internal dan eksternal sebagai dasar untuk bertindak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan PD Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PD Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79. 

Pada awal pembentukannya, Dinas PU Sulbar dipimpin oleh Kepala Dinas pertama, Ir. Aladin S. Mengga. Struktur organisasi saat itu masih sederhana dengan dukungan personel yang terbatas. Beberapa pejabat penting yang turut mengawal pembentukan Dinas ini antara lain:

• Sekretaris Dinas: Pak Aris
• Kabid Bina Marga: Bapak Daniel
• Kabid Cipta Karya: Andi Turman
• Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA): Bapak Tahir
• Kepala Sub umum dan Kepegawaian: Bapak Budiman
• Kepala Sub Bagian Keuangan: Bapak Idrus

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat, Dinas PU terus melakukan penyesuaian organisasi. Pada tahun 2009, dibentuk Bidang Tata Ruang untuk memperkuat perencanaan tata wilayah provinsi.

Selanjutnya, dilakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 4 Sub UPTD, yaitu Sub UPTD Mamuju, Sub UPTD Polewali, Sub UPTD Pasangkayu, dan Sub UPTD Majene. Pada tahun 2006 terbentuklah UPTD Laboratorium, UPTD PSDA, serta UPTD Jalan dan Jembatan. Ini menjadi langkah strategis dalam peningkatan pelayanan teknis dan pengelolaan infrastruktur yang lebih terintegrasi.

Kemudian pada tahun 2017, Dinas PUPR Sulbar kembali memperluas struktur organisasinya dengan membentuk Bidang Jasa Konstruksi (Jakon). Bidang ini pertama kali dipimpin oleh Ibu Riri Maryam Gosse, S.T., yang menjadi Kabid Jakon pertama.

Dalam perjalanan sejarahnya, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Berikut daftar nama Kepala Dinas yang pernah memimpin sesuai urutan tahun periode penugasan:

6. Ir. Nasaruddin, M.M. / 2013
7. Ir. Muhammad Aksan, M.T. / 2018
8. Hamdani Hamdi,S.Sos., M.M. / 2022
9. Rachmat, S.E., M.Si. / 2023 
10. Surya Yuliawan S., S.T., M.M. / 2025

Hingga saat ini, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan daerah, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan menciptakan lingkungan yang layak huni bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Sejak dahulu, motto yang menjadi semangat dinas ini masih tetap sama, Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat. Ini terinspirasi dari Kementerian PUPR yang menjadikan acuan dalam membangun infrastruktur dari pusat maupun daerah harus sinergis dan integral satu sama lainnya.