MAJENE – Kabupaten Majene memiliki peluang strategis untuk menjadi salah satu pusat pengembangan jasa konstruksi di Sulawesi Barat. Potensi tersebut tidak hanya ditopang oleh keberadaan perguruan tinggi dan tradisi pendidikan yang kuat, tetapi juga oleh kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia konstruksi yang kompeten, lembaga sertifikasi profesi, serta badan usaha lokal yang mampu bersaing. Perspektif inilah yang mengemuka dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi, yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas PUPR di Andata Villa, Kabupaten Majene, Kamis (19/11/2026).
Sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui Panca Daya, khususnya pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter, infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pengembangan jasa konstruksi harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi masa depan daerah. Majene dengan identitasnya sebagai kota pendidikan memiliki modal besar untuk menghubungkan dunia akademik, kebutuhan industri konstruksi, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga melahirkan tenaga profesional, pengusaha lokal yang berdaya, dan ekosistem ekonomi konstruksi yang tumbuh dari daerah sendiri.
Isu ini juga sejalan dengan agenda nasional. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat telah membina dan memberikan sertifikasi kepada 41.824 tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia hingga 22 Oktober 2026. Wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar bahkan mencatat pembinaan 6.691 tenaga kerja. Fakta ini memperlihatkan bahwa kompetensi dan sertifikasi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan industri konstruksi nasional. Dalam konteks tersebut, Majene memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar melalui penguatan pendidikan teknik, penyiapan tenaga ahli, dan pengembangan kelembagaan jasa konstruksi di tingkat daerah. .
Yusran, selaku perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Majene, melihat bahwa pengembangan jasa konstruksi membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Pemberdayaan pengusaha lokal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas badan usaha dan tenaga kerja, sehingga peluang pembangunan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha daerah secara profesional. Sementara itu, Dr. Ir. Milawaty Waris, ST.,MT menekankan pentingnya kesiapan lembaga sertifikasi sebagai bagian dari ekosistem jasa konstruksi. Peningkatan kualitas mahasiswa teknik juga harus menjadi perhatian, agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, Majene harus mampu menyiapkan seluruh prasyarat tersebut sehingga jasa konstruksi benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, ST., MM, melalui penguatan implementasi Perda Jasa Konstruksi mendorong agar Majene tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi simpul pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan konstruksi di Sulawesi Barat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal kolaborasi konkret antara pemerintah, Kadin, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi. Sebab, masa depan jasa konstruksi tidak cukup dibangun dengan regulasi dan proyek infrastruktur semata, tetapi harus dimulai dari kesiapan manusia, kapasitas kelembagaan, dan keberanian pengusaha lokal mengambil peran dalam pembangunan daerah.