Sumber Daya Manusia dalam bidang Tenaga Ahli Konstruksi adalah bagian yang sangat menentukan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR dalam sambutannya saat membuka acara Pelatihan Tenaga Ahli dan Sertifikasi Jabatan Kerja Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Sumber Daya Air yang dilaksanakan di Maleo Hotel Mamuju.

Dalam sambutannya itu disebutkan juga bahwa, “Tenaga Ahli kita ini sangat kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan kuota kebutuhan dan rasio jumlah tenaga ahli yang menjadi kewajiban kita semua di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah Tenaga Ahli konstruksi kita baru sekitar 600 orang, sedangkan kebutuhan itu harus terpenuhi 1500 orang tenaga ahli yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.”

“Bidang Jasa Konstruksi yang merupakan leader dalam kegiatan ini harus kita support. Pengalaman kita pada saat gempa, orang panik dan banyak yang harus mengungsi di luar provinsi ini. Kita cari berapa orang tenaga ahli bangunan gedung yang tinggal sekarang, kita harus melakukan assesmen gedung atau bangunan yang runtuh terkena gempa, apakah ada yang masih layak pakai atau tidak.
Pengalaman ini yang menuntun kita semua, untuk segera menciptakan tenaga ahli bangunan gedung yang akhirnya dapat kita laksanakan hari ini.”

Dalam pelatihan dan sertifikasi tersebut, menghadirkan 60 orang calon tenaga ahli yang dibekali materi pelatihan selama 4 hari. Selanjutnya akan peserta diasesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada dua jabatan kerja ini, yaitu bidang Sumber Daya Air dan bidang Bangunan Gedung diharapkan lahir para tenaga Ahli yang berkompeten sesuai kebutuhan.

Mewakili Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Kementerian PUPR Makassar, Bapak Sutopo, S.T. menyampaikan dalam sambutannya bahwa, “Kami sangat merespon usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini. Apalagi Sulawesi Barat ini adalah wilayah terdekat dengan Ibukota Negara (baca:IKN). Intinya kewenangan provinsi ini adalah bagaimana melahirkan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan di daerah, sebagaimana tupoksi bidang jakon, apalagi daerah Sulawesi Barat yang rawan bencana.”