SiPemimpin, Aplikasi yang Menjadi Solusi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur di Sulbar.
Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus mencakup beberapa unsur untuk bisa dikatakan sebagai pembangunan yang berkualitas. Beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Barat, khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sudah dikawal dengan baik. Hal ini menyentuh ruang-ruang digital sebagai salah satu instrumen dalam hal pengawasan. Instrumen ini harusnya digunakan karena apa yang dilaporkan dapat direkam secara digital kemudian dijadikan sebagai data awal untuk ditindalanjuti pada tataran teknis. Semua yang terlibat di dalamnya seperti konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, direksi, dan siapapun yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi ini harus mengimput data laporan setiap hari.
Hal ini menjadi solusi karena ada early warning system di dalamnya, para pimpinan yang ada di dinas dapat mengetahui jika ada persoalan-persoalan di lapangan yang tidak dilaporkan. Artinya jika tidak ada laporan mungkin saja itu diterjemahkan sebagai masalah. Apalagi semua kegiatan direkam secara baik secara digital dan disimpan di ruang-ruang digital yang tidak membutuhkan ruangan fisik yang besar. Mulai dari kontrak, adendum kontrak, laporan pelaksanaan, hingga penyerahan hasil, semua itu terpantau langsung oleh pimpinan di Dinas PUPR. Kemudian jika ada yang lambat memberikan laporan akan diberi teguran karena apa yang dilaporkan akan dikopirmasi secara fisik di lapangan.
SiPemimpin ini masuk dalam draft desain rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui oleh DPRD Sulbar. Rancangan PRD ini akan dipalipurnakan dan akan diberlakukan khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terlebih lagi pada Dinas PUPR. Salah satu penggagas PRD ini, yaitu Firman Juang Malarangeng yang juga sebagai Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi mengatakan bahwa, “Konstruksi ini harus berpihak kepada daerah karena yang menggunakan adalah orang-orang di daerah. Sulawesi Barat sebagai daerah yang baru membangun, apalagi baru-baru kena gempa, harusnya mendapatkan konstruksi yang berkualitas. Mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga daripada bagaimana tertib usaha yang ada di dalamnya. Semua ini harus direkam dengan baik karena jika ada keberlanjutan konstruksi dapat dilaksanakan.”
Menurut firman Juang, “Aplikasi SiPemimpin adalah solusi karena kita tidak lagi menyimpan dokumen secara fisik yang membutuhkan ruang-ruang yang besar, apalagi susah untuk didapatkan ketika konstruksi yang dibangun sudah beberapa tahun yang lalu. Termasuk apabila ada rapat-rapat pemimpinan, biasanya dipertanyakan berapa progres bangunan A, bangunan B, dan seterusnya. Itu dapat dilihat langsung di aplikasi, jadi ada hubungan erat antara aplikasi di dunia maya dengan kondisi pembangunan yang ada di lapangan. Jika ada yang missed, itu harus di cross-check di lapangan dan harus diambil keputusan-keputusan saat itu juga. Jika ini tidak dilakukan, kita akan menjadi susah mencari administrasi dan lambat dalam melakukan tindak lanjut. Banyak persoalan konstruksi itu dimulai dari pendataan yang tidak profesional sehingga memunculkan persoalan di kemudian hari.”
“Mencari data lima tahun, sepuluh tahun yang lalu bukan hal yang mudah dan itu tidak menjadi persoalan lagi. Jika SiPemimpin bisa diterapkan dengan baik di masyarakat. Apalagi pekan ini akan ada evaluasi yang melibatkan kontraktor, konsultan khusus di Dinas PUPR. Yang selanjutnya akan menjadi bahan pimpinan dalam mengevaluasi dan mengambil tindakan-tindakan preventif yang diharapkan menjadi solusi bagi semua proses pembangunan. Jangan lagi ada persoalan yang besar yang dapat menguras energi, pikiran, tenaga dan waktu para pejabat yang ada. Jangan lagi ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jangan lagi ada konstruksi yang tidak baik kebermanfaatannya. Jangan lagi ada konstruksi yang tidak berkualitas ujimutunya. Karena semuanya merupakan tahapan yang ada di si pemimpin. Mudah-mudahan harapan kami jika semua sudah menggunakan ini, semua akan melakukan kerja-kerja yang baik, yang bekerja sama dengan baik.”
“Bukan hanya Dinas PUPR saja, tapi semua dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang turut membangun konstruksi. Kita upayakan semua konstruksi yang ada akan diawasi dengan baik, akan dilakukan verifikasi terhadap tahapannya. Oleh itu, kami butuh koordinasi yang baik dari dinas-dinas yang lain, seperti contoh Diknas, Perkim, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Tenaga Kerja, PTSP. Mudah-mudahan kerja sama dalam dunia konstruksi ini yang merupakan turunan daripada penjabaran PERDA jasa konstruksi dapat bermanfaat untuk Sulawesi Barat hari ini dan masa yang akan datang”, begitu pungkasnya.