Kadis PUPR Paparkan Pentingnya SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air di Polman dan Majene
Mamuju, 15 Januari 2025 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan urgensi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional untuk mengaliri kawasan Polewali Mandar (Polman) dan Majene. Upaya ini dinilai sangat penting, terutama karena Majene kerap mengalami kekeringan selama musim kemarau, yang berlangsung hingga 2-3 bulan akibat berkurangnya suplai air dari sumber yang tersedia.
Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat Asistensi Program Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar. Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib. Turut hadir Plt. Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Suyuti Marzuki, para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta pejabat eselon III dan IV.
Dalam paparannya, Kadis PUPR, Rachmad,SE.M.Si mengungkapkan bahwa pembangunan SPAM Regional menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan air bersih yang semakin krusial, khususnya di Majene dan Polman. “Kekeringan yang melanda Majene setiap musim kemarau menunjukkan perlunya langkah konkret untuk memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan. SPAM Regional ini adalah solusi yang dapat menjawab tantangan tersebut,” ujar Kadis PUPR.
Span regional ini nantinya diharapkan mengaliri kawasan alu limboro tinambung balanipa, juga termasuk kecamatan banggae dan banggae timur. Harapan ini sudah berlangsung lama, namun tetap akan diusahakan untuk mewujudkannya.
Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk merealisasikan proyek ini. Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh demi memastikan masyarakat tidak lagi menghadapi krisis air bersih di masa depan.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.