Efisiensi Anggaran: Ujian Ketangguhan Bagi Dinas PUPR
Dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang melanda baik di tingkat nasional maupun daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dituntut untuk beradaptasi dan tetap produktif. Sekretaris Dinas PUPR menegaskan, “Orang PUPR ini dikenal tangguh, efisiensi anggaran kita hadapi bersama.”
Kebijakan efisiensi ini diprediksi akan berdampak signifikan pada berbagai kegiatan dan rutinitas kerja. Dinas PUPR, misalnya, harus menyesuaikan program-program yang telah direncanakan untuk masa mendatang. “Kita akan banyak pasif, bahkan hanya reaktif saja jika ada kendala infrastruktur,” tambah Sekretaris Dinas.
Beliau juga menekankan pentingnya konfirmasi awal untuk setiap perjalanan dinas, mulai dari surat tugas hingga usulan pencairan. “Jangan lagi ada perjalanan dinas yang tidak dikonfirmasi lebih awal,” tegasnya.
Efisiensi anggaran ini tidak hanya mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, tetapi juga individu-individu yang bekerja di dalamnya. Setiap pegawai dituntut untuk lebih jeli dan teliti dalam menghadapi tantangan pekerjaan.
Selain itu, perjalanan keluar daerah sudah tidak diperbolehkan lagi. “Jangan sampai ada yang keluar saat kondisi negara tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Keprihatinan harus ditunjukkan agar kekuatan bersama dapat diwujudkan. “Orang Dinas PUPR ini orang yang tangguh, dan tentu akan dapat menghadapi kondisi ini secara bersama-sama,” pungkasnya.
Fenomena efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di satu daerah. Misalnya, Dinas PUPR Provinsi Riau pada tahun 2018 hanya mampu menyerap 27,13% dari target awal sebesar 80,80%, menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan atau karena efisiensi anggaran. 
Di Kota Mataram, Dinas PUPR juga menghadapi tantangan serupa. Pada tahun 2020, pagu anggaran yang diterima oleh dinas paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akibat kebijakan refocusing anggaran karena pandemi COVID-19. Hal ini memaksa dinas untuk melakukan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk penghematan dalam pemakaian dan pengadaan pelayanan administrasi perkantoran. 
Dengan tantangan efisiensi anggaran yang meluas, Dinas PUPR di berbagai daerah dituntut untuk tetap tangguh dan adaptif, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya.