Kadis PUPR: Gedung dan Jalan Jadi Prioritas, Kolaborasi Jepang Perkuat Mitigasi Gempa di Sulbar
Mamuju, 28 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan bahwa pembangkit listrik menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi bencana gempa bumi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR di sela-sela kegiatan kerja sama proyek pemasangan seismometer oleh IMV Corporation dan JICA Project Jepang.
“Gedung Pemerintahan adalah fasilitas vital yang memoengaruhi jalannya pemerintahan. Jika terjadi bencana, fasilitas ini harus jadi yang pertama diselamatkan,” ujar Surya Yuliawan, Kadis PUPR Sulawesi Barat, usai mengikuti acara bersama di rujab wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Selain itu, untuk mendukung ketahanan infrastruktur, pembangunan gedung dan jembatan menjadi fokus utama, terutama dalam konteks kesiapsiagaan bencana. Kedua fasilitas ini akan dilengkapi dengan teknologi yang dapat mendeteksi goncangan gempa dan memberi peringatan dini, sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa segera dilakukan.
Sebagai langkah nyata, pemerintah daerah menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam proyek pemasangan seismometer di beberapa infrastruktur vital di Mamuju. Proyek ini dibahas secara teknis pada Senin, 28 Juli 2025, dan akan berlangsung selama 2,5 tahun kedepannya, hingga Maret 2028.
Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi gempa secara real-time dan mengukur kerusakan struktur bangunan, guna mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi bencana.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat menegaskan pentingnya langkah ini mengingat sejarah gempa dan tsunami di daerah tersebut.
“Tsunami besar pernah melanda Majene (1967) dan Mamuju (2021). Teknologi deteksi dini ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian,” ujarnya.
Tim JICA yang dipimpin oleh Yosuhiro Okuda menyampaikan bahwa Mamuju dipilih karena dinilai paling mendesak. Studi kelayakan sejak 2023 menemukan minimnya alat deteksi gempa, khususnya di sektor air dan bangunan publik.
Pertemuan resmi berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, dihadiri Wakil Gubernur, Plh. Sekprov, Tim JICA, kepala BPBD, dan kepala PLN.
Data dari sensor ini nantinya akan terkoneksi ke sistem pemantauan global, dan juga dapat diakses masyarakat melalui website khusus. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model mitigasi gempa nasional yang berbasis teknologi dan sinergi antar lembaga.