Jelang Nataru dan Pemilu 2024, Dinas PUPR Rapatkan Barisan Antisipasi Bencana
Pertemuan penanganan kebencanaan dilaksanakan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di aula kantor Dinas pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Persoalan Kebencanaan ini sesuai dengan arahan BNPB Pusat bahwa di bulan Desember kemungkinan rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. “Saat kita sudah mengetahui demikian, maka kita dari Dinas PUPR hari ini (red: Kamis) menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya agar jikalau sudah terjadi, kita tidak saling menyalahkan. Oleh karena itu kita perlu sigap dalam menangani masalah kebencanaan ini,” begitu disebutkan oleh Plt. Kepala Dinas PUPR, Rachmat, S.E., M.Si.
Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasangkayu turut hadir dalam rapat ini menyampaikan bahwa, “kondisi perhari ini (red: kamis) relatif aman , curah hujan juga masih standar, belum ada laporan dari wilayah Sarjo dan Pajalelle, serta beberapa tempat lainnya di Kab. Pasangkayu, wilayah yang biasa menjadi langganan bencana”.
Kepala Dinas PUPR Mamasa menyampaikan bahwa, “Kami telah melakukan kunjungan ke titik bencana. Dilaporan kami, Banjir bandang melanda persawahan sehingga padi mengalami gagal panen. Selain itu, dampaknya 220 KK dan 8 rumah tidak bisa lagi dihuni. Ada 3 jembatan gantung yang menghubungkan desa dan dusun serta arah ke persawahan terputus. Kami sudah melakukan pembersihan di daerah Baruru, Tandukkalu, dan Pebassian, serta di Malabo terdapat batu yang masuk ke tengah jalan. Dukungan dari Provinsi, BPBD, PUPR, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menopang Kondisi Mamasa yang memang sangat rawan bencana, baik dalam bentuk bantuan logistik maupun sarana (mobil) untuk membantu 4 kecamatan yang saat ini terdampak. Jalan Provinsi Nosu-Pana juga sering mengalami masalah, khususnya saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Selain itu, Keppe-Matana dan Mehalaan terutama yang sangat sering bermasalah ruas jalannya saat musim penghujan tiba. Jika bisa, ada 1 atau 2 alat di ruas jalan yang kami laporkan tersebut untuk siap siaga membantu,” begitu harapannya.
Setelah itu, Kepala Dinas PUPR Polman pun ikut menyampaikan bahwa, “Beberapa potensi titik rawan di Kab. Polewali Mandar antara lain di wilayah Matakali biasa terjadi pendangkalan di muara, di wilayah Tapango debit sungai itu tinggi sekali, Barumbung ada sungai kecil yang sempit salurannya sehingga wilayah Lakejo terbenam sehingga kalau bisa ada pelebaran saluran. Kondisi alat di Polman, dari 3 alat yang ada sisa 1 yang siap bekerja, khususnya untuk menangani longsor.”
Di kesempatan selanjutnya, perwakilan BPBD Mamuju menyampaikan bahwa, “Kondisi saat ini sifatnya masih kondusif. Kunjungan terakhir ke Bonehau juga masih aman. BPBD melakukan langkah terkait kondisi saat ini yakni siaga darurat (bulan 9 sampai bulan 3 tahun 2024) Mamuju siap menurunkan semua armada dalam mengantisipasi potensi ancaman yang ada.”
Setelah mendengarkan laporan dan masukan semua pihak, Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat menyampaikan bahwa, “Apa yang disampaikan semua pihak dari kabupaten agar menjadi perhatian serius khususnya oleh BPBD Provinsi pada masa NATARU dan juga tahun politik. Untuk ruas jalan Nosu akan kami usahakan alat dari PUPR bisa siap siaga disana.”
Selanjutnya ditambahkan oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Kepala Balai Bapak Sjova yang didampingi oleh pejabat fungsionalnya menuturkan bahwa, “Bicara bencana, Sulbar itu termasuk 4 besar, jenis bencana, volume bencana, tingkat bencana, dan kesiapan saat bencana. Yang jadi pengalaman saat bencana, kita masih kerja masing-masing, untuk itu rantai komando dan komunikasi itu penting untuk saling koordinasi dalam mitigasi. Semua stakeholder harus bergerak saat penanganan bencana. 250 titik longsoran yang terpantau, 90% di Mamasa, 114 kejadian di bulan Oktober , untuk itu perlu komunikasi dan interaksi sesama.”
“Mitigasi potensi bencana longsor atau banjir, peralatan untuk tanggap darurat bencana siap untuk standby bagi penanganan jalan, juga operator ini harus ada stand by serta bahan bakar. Jadi ketika bencana terjadi, perlu tanggap koordinasi. Terkait bencana di ruas Jalan Nasional, yang ada kita sudah petakan itu yang terjadi biasanya di titik yang sama , jarang yang baru . Untuk itu kami sudah melakukan penyebaran alat di titik yang biasa terjadi bencana. Untuk Daerah Sarjo PasangKayu, sungai Suremana itu adalah titik yang menjadi langganan bencana.”
Hal senada juga disampaikan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi III bahwa, “Di wilayah Tommo, terdapat tanggul jebol di sungai Lumu. Dalam musim penghujan kami siap bersama untuk menangani, sekalipun untuk sementara Ready alat di Mamuju 1 unit Excavator.”
Menanggapi hal itu, Kabid PSDA Dinas PUPR Sulawesi Barat, ibu Ir. Suriana Z., S.T., M.M. menyampaikan bahwa, “Terkait 2 titik kerusakan saluran di Lakejo akibat banjir, tahun lalu pernah ditangani tapi dijebol oleh masyarakat. Masalahnya disana tidak ada drainase dan terdapat sungai yang bukan menjadi kewenangan Provinsi. Selain itu, debit air dari Sungai Lakejo memang sangat besar.”
Pada akhir pertemuan, Kepala Dinas PUPR Sulbar menutup acara dengan beberapa kesimpulan bahwa, “Memang agak susah untuk prediksi bencana ini, olehnya itu perlu ada Tim Terpadu untuk menangani hal ini. Perlu ada grup WA untuk saling koordinasi. Kesiapan dan keseriusan untuk menghadapi dan menangani bencana khususnya di Kab. Mamasa dan daerah rawan banjir lainnya harus kita hadapi bersama. Kami berharap pihak Balai Jalan dan Balai Sungai dapat ambil bagian. Kami juga tidak mau bekerja sendiri karena kami ini bukan kabupaten ke-7.”
“Olehnya itu, kita support saja semua kabupaten ini. Kita mapping masalah per wilayah, siapkan armada sampai bahan bakar, itu kerjasama kita dengan kabupaten. Operator pun kita antisipasi jikalau ada yang libur Natal itu sudah harus ada cadangannya. Jika ini kita siapkan, kita sudah lebih matang menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena potensi bencana juga itu-itu saja sebenarnya, tinggal bagaimana kita mensiasati apa yang kita lakukan nanti,” begitu pungkasnya.