Lakukan Percepatan Pembinaan, Kabalai Jasa Konstruksi Lakukan Kolaborasi Bersama Bupati Mamuju
Mamuju, Jumat 1 Maret 2024.
Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamanahkan instrumen kegiatan bidang jasa konstruksi terkait sumber daya manusia, peralatan, badan usaha, hingga rantai pasok konstruksi dipersiapkan. Hal ini akan terwujud jika dalam melakukan persiapan, terdapat kolaborasi dan komunikasi yang efektif oleh semua institusi.
Hal ini yang menjadi dasar sehingga Balai Jasa Konstruksi Kementerian Pekejaan Umum Wilayah VI Makassar melakukan koordinasi efektif dengan ibu Bupati Mamuju, selaku penanggung jawab pembina jasa konstruksi di daerah, khususnya pada wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mamuju.
Dalam pertemuan ini membahas banyak hal, dari SDM konstruksi yang tersedia di Mamuju, juga terkait sumber bahan baku, peralatan, hingga sertifikasi terhadap tenaga kerja yang ada di daerah ini. “Selaku ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yang juga menjadi daerah penyanggah IKN, tentunya kita perlu mempersiapkan masa depan konstruksi sejak dini.” Demikian yang disampaikan oleh Firman Juang, pejabat fungsional muda yang mewakili Dinas PUPR Sulawesi Barat dalam pertemuan ini.
Dalam koordinasi disebutkan bahwa Ibu Bupati akan mendukung percepatan pembangunan konstruksi dengan menyiapkan instrumen struktur kelembagaan pemerintah yang mengurus bidang bina jasa konstruksi. Tentunya dengan pertimbangan yang komprehensif, melibatkan para stakeholder dan pemangku keputusan lainnya.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah VI Makassar, ibu Nurussiah, S.T., M.T. menyampaikan bahwa, “Kita perlu saling menguatkan dalam hal ini. Kita dibatasi dengan kewenangan, kerja-kerja kita harus sesuai dengan tupoksi, yang tentunya kami mengajak Ibu Bupati untuk dapat berkolaborasi, memajukan pembinaan jasa konstruksi Sulawesi Barat, khususnya di ibukota Mamuju ini.”
Dalam pertemuan ini juga didampingi oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Jasa Konstruksi, Afandi Andi Masri, S.T., M.T. dan seorang yang mendampingi dari pihak kementerian, Bapak Adisam Amra. Tentunya hal ini menjadi semangat yang baru dalam menjalin kolaborasi, setelah tujuh tahun Undang-Undang Jasa Konstruksi, tentu akselerasi dan percepatan akan banyak dibutuhkan.
Lanjut Firman Juang kepada awak media menyampaikan, “Daerah kita ini adalah daerah rawan gempa, beberapa kabupaten di Sulbar ini diperlukan banyak respon terhadap kondisi ini. Penyediaan sertifikasi tukang atau biasa disebut dengan tenaga terampil bersertifikasi, terciptanya tenaga ahli konstruksi, hingga bagaimana badan usaha lokal dapat diberdayakan, adalah bagian yang tidak luput dari perhatian kita semua. Kita harap, semangat ini menjadi hal yang baik, yang akan berpengaruh bukan saja di Sulawesi Barat, tapi seluruh wilayah bagian provinsi yang ada di Kepulauan Sulawesi ini”, demikian kuncinya.