Kegiatan pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi adalah syarat berdirinya sebuah konstruksi yang paripurna. Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan konstruksi yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, dan waktu, serta sasaran kinerja yang telah disepakati.

Demikian yang disampaikan oleh Ibu Nurasih, Jafung Ahli Madya dari Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi saat menjelaskan fungsi-fungsi pengawasan. Saat memberikan penjelasan sosialisasi ini, semangat peserta begitu kuat karena banyaknya kegiatan pengawasan yang menjadi kendala pada masing-masing daerah.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PUPR, Rachmad, S.E., M.Si. saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR yang dilaksanakan oleh Bidang Jasa Konstruksi di aula Dinas PUPR Sulawesi Barat di Mamuju. Dalam sambutannya disebutkan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar semua peserta dari provinsi dan daerah paham bentuk tugas dan wewenang dalam pengawasan pembangunan jasa konstruksi.

Dalam acara ini juga membawakan materi ialah Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Ibu Nurussiah, S.T., M.T. yang memberikan gambaran umum kegiatan jasa konstruksi, yakni bagaimana memenuhi syarat tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Beliau didampingi oleh Bapak Afandi Andi Masri, S.T., M.T. Penjelasan yang rinci disampaikan selama berlangsungnya kegiatan sehingga sangat meningkatkan animo peserta.

Dipenghujung acara disampaikan bahwa substansi acara ini adalah bagaimana konstruksi yang dihasilkan dapat berkualitas. Mulai dari tertib perencanaan, tertib penyelenggaraan, sampai dengan tertib pengawasan. Ditutup dengan pembagian Daftar Simak, Isian Wajib Pengawasan mulai dari kontrak hingga laporan pekerjaan. “Diharapkan Bidang Jasa Konstruksi akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Permen ini, ditunggu kerja kolaborasinya,” kunci Ibu Nurasih selaku narasumber utama.

spbedinaspupr

dinaspuprsulbar