Makassar, 26 Juni 2024.

Pengembangan jasa konstruksi merupakan upaya untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional yang kokoh dan mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif. Kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi
sebagaimana diamanahkan Permen PUPR No. 1/2023 harus dengan baik diterapkan secara nasional.
Kerja sama strategis dengan berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan bersih.

Hal ini yang diuraikan dalam pertemuan workshop pendampingan OPD yang diselenggarakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Dilaksanakan selama dua hari di Claro Hotel Makassar, event ini dihadiri paling tidak 100 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota yang ada di regional Sulawesi. Selain itu jaminan keselamatan kerja dan semua hal yang berhubung tenaga kerja konstruksi untuk dapat dilindungi, sebagai wujud deri penerapan SMKK.

Dalam acara ini dijelaskan dengan terperinci, tugas dan fingsi para pembina jakon. Melalui acara ini pula mendengarkan apa saja keluh kesah mereka membina jasa konstruksi di daerahnya masing-masing.

Beberapa indikator ini menjadi dasar penilaian hingga menempatkan Dinas PUPR Sulawesi Barat, sub urusan Jasa Konstruksi menempati tempat ketiga, dibawah sulawesi tengah dan sulawesi Utara. Hal ini juga menjadi rujukan nasional untuk kemudian bisa diikutkan dalam ajang ini pada level penilaian tingkat nasional untuk tahun depan.

Hubungan terhadap lenbaga perguruan tinggi adalah salah satunya. Sehingga kita bisa menjadi salah satu percontohan, bagaimana mengelola kebijakan jasa konstruksi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. “Jika ini dapat kita lakukan, maka konstruksi ini akan semakin berkualitas. Mampu meretas kondisi ekonomi daerah, mengurangi angka pengangguran, serta membuat pelayanan terhadap masyarakat umum menjadi lebih baik.” Demikian disampaikan Firman Juang, pejabat fungsional disaat menerima penghargaan ini mewakili bapak kepala dinas.

“Kami melihat masa depan konstruksi di Sulawesi Barat ini akan semakin baik. Optimis kami ini bukan tanpa alasan, selain ranperda yang telah dibahas dengan sangat alot, dibutuhkan jugg persiapan tenaga sertifikasi yang sudah dipersiapkan sejak dini. Pemateri dalam acara ini berasal dari Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi, serta para Balai Jalon juga harus mendukung. Firman menambahkan bahwa “Persiapan Indonesia Emas di bidang konstruksi Sulawesi Barat, kita targetkan lebih cepat dari target nasional yang diagendakan tahun 2045, dan kami siap untuk itu.”