Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar Fokus pada Pengembangan SDM dan Pengawasan Infrastruktur
Mamuju – Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan memperkuat pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Fokus tersebut sejalan dengan rencana strategis daerah yang menempatkan jasa konstruksi sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan.
Penguatan SDM di bidang konstruksi dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, dan penguatan kapasitas lembaga konstruksi lokal. “SDM konstruksi yang kompeten adalah kunci untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan dengan baik dan sesuai standar,” ujar Kepala Bidang Jakon Dinas PUPR Sulbar.
Langkah ini semakin strategis menyusul pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Sulbar tentang Jasa Konstruksi oleh DPRD Sulbar. Perda ini akan menjadi landasan hukum untuk tata kelola jasa konstruksi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Saat ini, perda tersebut tengah menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kolaborasi Antar-Instansi untuk Infrastruktur Berkualitas
Pembangunan infrastruktur di Sulbar melibatkan berbagai instansi selain Dinas PUPR, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian. Setiap dinas memiliki fokus masing-masing, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, hunian layak, sarana perikanan, dan irigasi pertanian.
Kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk penyediaan tenaga ahli konstruksi, Inspektorat untuk pengawasan anggaran, serta Biro Barang dan Jasa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi kunci keberhasilan proyek infrastruktur di Sulbar.
Relevansi Nasional: Infrastruktur Sebagai Tulang Punggung Pembangunan
Di tingkat nasional, pengelolaan jasa konstruksi yang profesional menjadi isu strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas. Pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan konstruksi guna menghindari penyimpangan, sekaligus memastikan proyek infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pengesahan Perda Jasa Konstruksi di Sulbar juga menjadi langkah penting untuk mendukung program nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pentingnya infrastruktur tangguh, inovasi, dan pembangunan SDM.
Pembangunan infrastruktur Sulbar tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap daya saing Indonesia di mata internasional. “Dengan pengelolaan yang tepat, Sulbar dapat menjadi contoh bagaimana daerah mendukung agenda nasional melalui infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Andi Erlan,SE.MM, Kepala Bidang Jakon.