Dinas PUPR Gelar Rapat Bersama Komisi III Bahas Perkembangan Strategis dan Evaluasi Kegiatan
Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat mengadakan rapat bersama Komisi III DPRD Sulbar untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Rapat yang berlangsung pada Sabtu kemarin. ini membahas perkembangan penyusunan kegiatan kedepan daerah, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang tengah berjalan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Sulbar sedang berada pada tahap penyempurnaan dokumen teknis. “RTRW ini sangat penting sebagai panduan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak agar perda ini segera rampung dan dapat diterapkan,” ujarnya.
Selain itu, evaluasi terhadap kegiatan infrastruktur yang sedang berlangsung juga menjadi fokus diskusi. Dinas PUPR melaporkan progres sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pengairan. Rapat tersebut memberikan kesempatan bagi Komisi III untuk memberikan masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan dan solusi percepatan pelaksanaan proyek.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Dr.Usman Suhuriah menyatakan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat. “RTRW adalah dasar dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perda ini harus segera diselesaikan agar pembangunan di Sulbar berjalan lebih terarah,” tegasnya.
Penyusunan RTRW dan evaluasi kegiatan infrastruktur juga menjadi isu nasional yang penting. Pemerintah pusat mendorong setiap daerah untuk mempercepat pengesahan RTRW sebagai instrumen legal dalam pengelolaan tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
RTRW yang baik memungkinkan integrasi antara pembangunan fisik dan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di berbagai daerah, RTRW juga menjadi pedoman untuk menghindari konflik tata ruang dan mendukung investasi yang lebih terarah.
Melalui evaluasi proyek yang transparan, rapat ini menunjukkan komitmen Dinas PUPR Sulbar untuk tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi juga memastikan setiap proyek berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan RTRW yang segera disahkan dan pengelolaan infrastruktur yang lebih baik, Sulbar diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang memanfaatkan tata ruang secara optimal untuk pembangunan berkelanjutan.