Banggar DPRD Sulbar Gelar Rapat dengan Dinas PUPR: Fokus pada Pembahasan Rancangan APBD 2025
Mamuju – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat lanjutan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulbar tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada kamis,28 november 2024, ini bertujuan untuk memfinalisasi alokasi anggaran yang strategis, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan prioritas daerah lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membawa cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 sebagai referensi, serta rekap rincian belanja sebagai bahan pembahasan utama. Dinas PUPR, sebagai salah satu OPD strategis, memaparkan program prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan penyediaan fasilitas publik.
“RKA dan rekap rincian belanja yang kami bawa hari ini telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan standar pelayanan minimal. Kami berharap anggaran yang dialokasikan mampu mendukung visi pembangunan Sulbar yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas PUPR.
Sinergi TAPD dan Ketua Banggar DPRD Sulbar ditunjukkan melalui kegiatan ini. Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya sinergi antara TAPD dan OPD untuk memastikan penyusunan RAPBD 2025 berjalan optimal. Dinas PUPR memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulbar, tegas Kadis PUPR
TAPD Sulbar yang hadir dalam rapat tersebut memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran, terutama untuk menyeimbangkan kebutuhan prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Hal ini bertujuan agar RAPBD 2025 tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang.
Pembahasan RAPBD di Sulbar mencerminkan isu strategis yang juga menjadi perhatian nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terus mendorong daerah untuk menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Isu efisiensi anggaran dan alokasi tepat sasaran menjadi sorotan di seluruh Indonesia, terutama dalam mendukung sektor infrastruktur yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan anggaran yang baik, seperti yang dilakukan di Sulbar, juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan Indonesia Emas 2045.
Dengan berjalannya rapat ini, DPRD Sulbar bersama OPD diharapkan mampu menyusun RAPBD 2025 yang tidak hanya realistis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjadikan Sulbar sebagai daerah yang terus berkembang dengan tata kelola anggaran yang unggul.