Dinas PUPR Sulawesi Barat Ikuti Sosialisasi Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025
Makassar— Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat turut menjadi peserta dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat, Rachmad, SE, M.Si, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sohra, S.Sos, MM, serta Eva, S.STP.
Dalam kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai kebijakan pengelolaan anggaran tahun 2025, termasuk penyesuaian dengan dinamika fiskal nasional dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dinas PUPR Sulawesi Barat memanfaatkan momen ini untuk memperdalam pemahaman agar dapat menyusun anggaran yang sesuai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan prioritas daerah.
Kegiatan ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat, yang melalui Kementerian Dalam Negeri terus mendorong penerapan Permendagri No. 15 Tahun 2024 sebagai acuan utama dalam penyusunan APBD 2025 di seluruh Indonesia. Dalam berita nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pedoman ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mendukung reformasi birokrasi, dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata.
“Pemahaman yang mendalam atas pedoman ini sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Tito dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Dinas PUPR Sulawesi Barat berharap, melalui partisipasi dalam sosialisasi ini, pihaknya mampu menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dengan kebijakan strategis nasional serta mengoptimalkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.