Bahas Direksi Teknis, Dinas PUPR Bakal Gelar Rapat Bahas Beban Kerja dan Pengelolaan Risiko
MAMUJU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat akan menggelar rapat penting terkait manajemen pengelolaan dan risiko yang melekat pada direksi teknis proyek. Rapat ini akan berlangsung di ruang Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk kepedulian terhadap profesionalisme dan kesejahteraan para direksi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek di lapangan.
Sehubungan dengan rencana rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR menyoroti tingginya beban kerja yang diemban para direksi teknis, yang tidak hanya berhadapan dengan tanggung jawab pekerjaan, tetapi juga dengan tekanan dari berbagai arah.
“Pengalaman kita dipanggil oleh aparat penegak hukum menjadi pertimbangan besar. Beban kerja teman-teman direksi ini tidak sederhana. Mereka bekerja di bawah tekanan dari atas, samping, depan, hingga belakang. Olehnya itu, keseimbangan ini perlu menjadi perhatian kita semua,” ungkap Kepala Dinas PUPR dalam persiapan menjelang rapat.
Peraturan Gubernur untuk Direksi Teknis
Rapat ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur beban kerja direksi teknis secara lebih proporsional. Harapannya, regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para direksi teknis, mengingat posisi mereka yang krusial dalam memastikan keberhasilan proyek pembangunan di Sulbar.
Konfirmasi hadir dalam rapat ini, kepala bidang Cipta Karya, ibu Lalong Sakka Tandilinting, ST.MMP, Kepala bidang Bina Marga, pak Alfian, ST dan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, ibu Ir.Suryana,ST.MM, IPM.
Masing-masing direncanakan membawa kepala seksi serta perwakilan tiga orang direksi teknis. Mereka akan memberikan masukan langsung terkait tantangan dan kebutuhan di lapangan, termasuk aspek risiko yang sering kali terabaikan.
“Kita ingin daerah ini juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Melalui peraturan yang diusulkan, kita berharap ada keseimbangan yang lebih baik antara tanggung jawab dan dukungan yang mereka terima,” tambah Kepala Dinas.
Peningkatan Profesionalisme dan Kewaspadaan
Kepala Dinas juga menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek, terutama mengingat pengalaman beberapa proyek sebelumnya yang berujung pada pemanggilan oleh aparat penegak hukum.
“Masukan dari para direksi teknis akan menjadi dasar kita untuk memperbaiki sistem, sehingga pekerjaan di lapangan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga aman secara administratif dan hukum,” ujarnya.
Rapat ini selaras dengan tren nasional, di mana pemerintah daerah mulai memberikan perhatian lebih pada beban kerja tenaga teknis di sektor infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baru-baru ini mengingatkan pentingnya perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga teknis di proyek-proyek strategis.
Selain itu, pembahasan mengenai pengelolaan risiko juga relevan dengan upaya pemerintah pusat untuk meminimalkan potensi pelanggaran administrasi dan hukum dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Rapat direksi teknis ini diharapkan menjadi titik awal pembaruan kebijakan di Sulbar, yang tidak hanya memperhatikan kelancaran proyek, tetapi juga kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para pelaksana teknis di lapangan. Semua kepala bidang teknis memastikan kehadiran mereka dalam rapat ini, menandai pentingnya agenda yang sudah lama dinantikan tersebut.
Dengan langkah ini, Dinas PUPR Sulbar menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pengelolaan proyek yang lebih seimbang, profesional, dan manusiawi, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.