Mamuju – Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat serta menjawab tantangan penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulbar menyusun desain strategis pembangunan jalan provinsi yang fokus pada wilayah konektivitas ekonomi dan produksi. Pembangunan ini diharapkan mampu mendorong mobilitas hasil pertanian dan perikanan dari daerah pelosok menuju pusat-pusat distribusi.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, SE, M.Si, memaparkan rencana tersebut dalam rapat terbatas bersama para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bina Marga. Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di kawasan tertinggal. Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah-wilayah produksi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulbar tercatat mencapai 528,31 kilometer. Jalan-jalan tersebut tersebar di enam kabupaten, dengan kondisi dan tantangan yang berbeda. Mamuju memiliki panjang jalan provinsi terpanjang yakni 211,21 km, namun juga mencatat kerusakan terberat dengan 75,1 km jalan rusak berat. Di sisi lain, Polewali Mandar memiliki panjang jalan 114,61 km dengan catatan kondisi jalan baik tertinggi mencapai 94,36 km. Sementara kabupaten lain seperti Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan konektivitas antarwilayah.

Dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mekanisme PFID yang dikoordinasikan melalui pemerintah pusat, hanya enam ruas jalan provinsi yang dapat diakomodasi. Namun, dalam Forum Bupati se-Sulbar, para kepala daerah turut menyampaikan usulan perbaikan jalan berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara perencanaan teknis provinsi dengan kebutuhan riil di lapangan yang disuarakan oleh kabupaten.

Kabupaten Mamuju, misalnya, mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 50 miliar untuk perbaikan jalan di berbagai titik prioritas. Polewali Mandar juga mengusulkan perbaikan beberapa ruas jalan dengan total anggaran Rp 6,74 miliar, mencakup ruas Mapilli–Matangnga dan Mapilli–Piriang. Majene mengajukan permohonan Rp 20 miliar untuk perbaikan ruas Lombongan dan Pallang–Batas Tibung. Di sisi lain, Mamuju Tengah mengalokasikan Rp 6 miliar untuk peningkatan ruas Tobadak II hingga VIII, sedangkan Mamasa mengusulkan perbaikan ruas Nosu–Pana sepanjang 12 kilometer dengan anggaran Rp 10 miliar. Pasangkayu mengusulkan Rp 577,5 juta untuk perbaikan akses menuju Pelabuhan Pasangkayu.

Pembangunan jalan ini diyakini akan menjadi kunci penghubung antarwilayah produksi dan konsumsi. Dengan konektivitas jalan yang baik, distribusi logistik akan semakin efisien, sehingga harga-harga bahan pangan dan kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau di daerah pedalaman. Selain itu, masyarakat di wilayah terpencil akan lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar, yang semuanya akan meningkatkan taraf hidup dan produktivitas mereka.

Kepala Dinas PUPR menegaskan bahwa pembangunan jalan provinsi harus dipahami sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. “Kami ingin menjadikan konektivitas antarwilayah di Sulbar sebagai tulang punggung pengurangan kemiskinan ekstrem. Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

fjm