Menciptakan Konstruksi Berkualitas, Harus Dimulai dari Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Dalam hal menciptakan suatu kualitas konstruksi, setidaknya dimulai dari Sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini menjadi dasar sehingga kegiatan bimbingan teknis Pengadaan melalui E-Katalog dilaksanakan oleh Dinas PUPR Sulbar. Meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai barang dan jasa melalui e-katalog, Dinas PUPR Sulawesi Barat melakukan kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal menyediakan narasumber yang terlatih dan bersertifikasi untuk bimtek ini.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa peserta terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Biro Barang dan Jasa turut mengikutkan utusannya pada ajang ini. Pada Selasa, (14/11) pagi di Aula Dinas PUPR Sulawesi Barat di Mamuju, Kepala DinasPUPR, Rachmad, S.E., M.Si. menyampaikan bahwa e-katalog ini menjadi instrument baru dalam menciptakan pengadan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
Ditambahkan Kepala Bidang Jakon Sulbar, Andi Erlan Hatta Dai, S.E. di sela-sela acara bahwa Ia optimis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
Disampaikan bahwa informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. “Hari kedua kami akan bersama untuk menelaah terhadap etalase yang akan disediakan. Selanjutnya di hari terakhir langsung ada sharing pemateri dari UKPBJ Sulsel yang telah mendapatkan penghargaan kedua terbaik nasional. Ini akan menjadi ajang tukar informasi dan hal mendasar yang akan dilaksanakan PP/PPK dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan 2024 nanti.
Sementara itu, dilanjutkan lagi setelah acara disebutkan, “Kami berkomitmen proses cara belanja pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha, menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintah,” tuturnya.