Sekdis PUPR Sulbar Pimpin Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026
MAMUJU – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat memimpin langsung tim dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh bidang/UPTD serta sekretariat dinas, yang mengikuti arahan dengan seksama dan langsung menyusun panduan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam arahannya, bapak Ridwan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Dinas menekankan pentingnya menyelaraskan program kerja dengan arahan Gubernur yang disampaikan dalam evaluasi sebelumnya di ruang theater kantor Gubernur kemarin. Fokus utama adalah pada pengembangan rencana strategis dan keberlanjutan konstruksi di wilayah Sulawesi Barat.
“Program yang disusun harus selaras dengan RPJMD dan instrumen perencanaan lainnya. Kita perlu memastikan semua rencana memiliki dampak nyata untuk pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi Renja tahun lalu, serta capaian Renja tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 hingga Pasal 142 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Fokus lain yang mendapat perhatian adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas PUPR Sulbar, termasuk sertifikasi bagi para pelaksana konstruksi. Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi.
Selain itu, sistem pengawasan Jasa Konstruksi (Jakon) tetap menjadi prioritas utama. Penguatan pengawasan diharapkan dapat memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari segi kualitas maupun waktu penyelesaian.
“Kita harus memastikan Renja tahun 2026 benar-benar terarah dan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun tata kelola yang lebih baik,” tutupnya.
Dengan langkah awal ini, Dinas PUPR Sulbar diharapkan mampu menyusun program-program yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.